PRABUMULIH, zonamerahnews.id – Persoalan utang yang disebut mencapai sekitar Rp31 miliar di RSUD Prabumulih menjadi perhatian publik. Besarnya nilai kewajiban tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sumber utang, periode terbentuknya kewajiban, serta tata kelola keuangan yang diterapkan di rumah sakit daerah tersebut.
Masyarakat menilai keterbukaan informasi menjadi hal yang penting mengingat RSUD merupakan institusi pelayanan publik yang mengelola anggaran dan sumber daya dalam jumlah besar. Karena itu, setiap persoalan keuangan yang berpotensi memengaruhi pelayanan kesehatan perlu dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Umum Zona Merah mendesak agar dilakukan audit investigasi secara menyeluruh dan independen terhadap kondisi keuangan RSUD Prabumulih. Selain itu, ia juga meminta agar hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Audit investigasi perlu dilakukan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Transparansi sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan kepercayaan terhadap institusi pelayanan kesehatan tetap terjaga,” ujarnya.
Menurutnya, audit tidak hanya bertujuan mencari ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap sistem pengelolaan keuangan yang selama ini dijalankan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa besarnya nilai utang tidak serta-merta dapat diartikan sebagai adanya tindak pidana korupsi ataupun penyalahgunaan kewenangan. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Semua pihak harus menunggu hasil pemeriksaan resmi dari lembaga yang berwenang,” katanya.
Sebagai bentuk keberimbangan informasi, zonamerahnews.id juga telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak RSUD Prabumulih. Direktur RSUD Prabumulih, dr. Ade Nur Ichklas, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan audit investigasi secara khusus terkait utang sekitar Rp31 miliar tersebut.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa pada masa kepemimpinan direktur sebelumnya, RSUD Prabumulih pernah menjalani audit reguler yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan.
“Khusus audit investigasi terkait utang tersebut belum pernah dilakukan. Akan tetapi, sebelumnya pernah ada audit reguler dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan pada masa direktur sebelum saya,” ujar dr. Ade Nur Ichklas saat dikonfirmasi.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat mengenai kondisi pengelolaan keuangan di RSUD Prabumulih, sekaligus menegaskan bahwa persoalan utang tersebut masih memerlukan penjelasan dan pendalaman lebih lanjut melalui mekanisme yang berwenang.
Utang Besar Perlu Penjelasan Terbuka
Terlepas dari ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum, nilai utang yang mencapai puluhan miliar rupiah dinilai merupakan persoalan serius yang memerlukan penjelasan secara terbuka.
Beberapa hal yang dinilai perlu dijelaskan kepada publik antara lain:
– Sumber utama terbentuknya utang;
– Besaran utang untuk pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai, maupun kebutuhan lainnya;
– Periode waktu mulai terjadinya penumpukan kewajiban;
– Faktor penyebab utang tidak dapat diselesaikan lebih awal;
– Hasil evaluasi atau temuan auditor pada periode sebelumnya, jika ada.
Pimpinan Umum Zona Merah menilai, keterbukaan informasi tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dan bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu.
Audit Terbuka Demi Kepastian dan Kepercayaan Publik
Ia berharap pemeriksaan yang dilakukan nantinya mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai nilai utang yang sebenarnya, rincian komponen utang, mekanisme pengambilan keputusan, kesesuaian transaksi dengan aturan yang berlaku, serta ada atau tidaknya potensi kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.
Apabila hasil audit menunjukkan tidak ditemukan penyimpangan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, perhatian utama dari persoalan ini adalah menjaga agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Ketersediaan obat, pelayanan pasien, operasional rumah sakit, serta kesejahteraan tenaga kesehatan tidak boleh terganggu oleh polemik yang sedang berlangsung.
Utang sekitar Rp31 miliar tersebut bukan hanya persoalan angka, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka demi kepentingan masyarakat luas.
