PRABUMULIH, zonamerahnews.id — Program akreditasi gugus depan (Gudep) Gerakan Pramuka pada satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA/sederajat di Kota Prabumulih kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, hingga kini tindak lanjut dan progres pelaksanaan program tersebut dinilai belum terlihat secara jelas.
Program akreditasi sekolah bidang kepramukaan sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Prabumulih yang dilaksanakan di SDN 49 Prabumulih, Selasa, 3 Februari 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Prabumulih, Hermanto, S.H. Dalam pengantarnya, Hermanto menyampaikan pentingnya menghidupkan kembali kegiatan kepramukaan sekaligus menjaga kekompakan di lingkungan Gerakan Pramuka.
Dalam rakoor tersebut, Wakil Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarcab Prabumulih, Erna Juwita, S.Pd.I, turut membahas secara mendalam mengenai akreditasi sekolah bidang kepramukaan.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Kwarcab Prabumulih disebut telah membentuk tim asesor yang berjumlah tujuh orang. Tim tersebut terdiri dari unsur Pusdatin, Pusdik dan Puslitbang yang merupakan bagian dari struktur Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Prabumulih.
Sementara untuk pendampingan akreditasi sekolah, rencana pelaksanaannya akan dilakukan langsung oleh Ketua Kwarcab bersama Wakil Ketua bidang Penelitian dan Pengembangan serta Wakil Ketua bidang Pembinaan Kepramukaan.
Target 100 Persen Akreditasi
Program tersebut semakin menjadi perhatian karena adanya target besar yang sebelumnya disampaikan pihak Kwarcab. Dalam sejumlah kesempatan kepada awak media, Ketua Kwarcab Prabumulih Hermanto menyampaikan bahwa Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, yang juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Kota Prabumulih, telah menetapkan atau menargetkan sekolah-sekolah di Kota Prabumulih dapat mencapai 100 persen akreditasi bidang kepramukaan pada tahun 2026.
Target tersebut tentunya bukan sekadar angka administratif. Akreditasi Gudep diharapkan dapat menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di masing-masing satuan pendidikan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong pembinaan karakter peserta didik melalui kegiatan Gerakan Pramuka.
Namun, memasuki tahun 2026 yang kini telah berjalan cukup jauh, publik mulai mempertanyakan sejauh mana realisasi program tersebut.
Aktivis Pertanyakan Progres dan Data
Aktivis sosial sekaligus jurnalis, Fandri Heri Kusuma, C.PS, C.IJ, C.Neg, mempertanyakan tindak lanjut dari agenda besar akreditasi sekolah bidang kepramukaan tersebut.
Menurut Fandri, berdasarkan hasil pemantauan, informasi yang diperoleh serta analisis terhadap perkembangan di lapangan, target 100 persen akreditasi sekolah mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA/sederajat berpotensi tidak tercapai apabila pola kerja dan manajemen pengelolaan program masih berjalan seperti saat ini.
“Programnya sudah dibahas, tim asesor juga sudah dibentuk, bahkan target 100 persen telah disampaikan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana progres nyatanya di lapangan,” ujar Fandri.
Ia menilai, publik berhak mengetahui perkembangan program tersebut secara terukur. Bukan hanya mengenai pembentukan tim, tetapi juga berapa sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi, berapa Gudep yang telah dilakukan pendampingan, berapa yang sudah diverifikasi atau divisitasi, serta berapa sekolah yang telah dinyatakan memenuhi standar akreditasi.
“Kalau targetnya 100 persen pada tahun 2026, tentu harus ada roadmap, tahapan, data dan capaian yang bisa diukur. Jangan sampai target besar hanya berhenti pada rapat koordinasi dan pembentukan tim,” tegasnya.
Kwarcab Diminta Berikan Penjelasan Terbuka
Fandri meminta Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Prabumulih memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut dan progres program akreditasi sekolah bidang kepramukaan.
Menurutnya, penjelasan tersebut penting untuk memastikan apakah program yang telah dicanangkan benar-benar berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
“Yang kami minta bukan tudingan, tetapi transparansi informasi. Kwarcab perlu menyampaikan data yang valid dan fakta di lapangan. Berapa jumlah sekolah yang menjadi sasaran, berapa yang sudah diproses, berapa yang sudah terakreditasi dan apa kendala yang dihadapi,” katanya.
Ia juga berharap Kwarcab dapat menyampaikan langkah-langkah strategis untuk mengejar target apabila masih terdapat kesenjangan antara rencana dan realisasi.
Sebab, kata Fandri, keberhasilan program akreditasi Gudep bukan hanya menjadi kepentingan organisasi Gerakan Pramuka, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan sekolah, pembina, peserta didik, orang tua serta masyarakat Kota Prabumulih.
“Kalau memang target 100 persen itu merupakan kebijakan dan harapan Kamabicab, maka seluruh pihak tentu berharap program tersebut benar-benar dikawal sampai tuntas. Jangan sampai pada akhir tahun justru baru diketahui bahwa target tidak tercapai karena persoalan manajemen, koordinasi atau pendampingan yang sejak awal tidak berjalan maksimal,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, perkembangan aktual terkait jumlah Gudep/sekolah yang telah menjalani tahapan akreditasi, jumlah yang telah dinyatakan memenuhi standar, serta kendala pelaksanaan program tersebut masih perlu dijelaskan secara resmi oleh Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Prabumulih.
#indonesiascoutjurnalist
