MUARA ENIM, Zonamerahnews.id – Keluhan masyarakat terhadap pembangunan di Kecamatan Semendo Raya Kabupaten Muara Enim tahun 2025 semakin mendalam. Selain tidak sesuai harapan, warga kini menilai pelaksana proyek tidak memahami teknis pekerjaan, bahkan mencurigai adanya praktik mencari keuntungan yang menyebabkan banyak bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi dan rancangan anggaran biaya (RAB).
Beberapa kasus yang ditemukan masyarakat antara lain struktur jalan yang tidak rata, material yang digunakan dinilai tidak sesuai standar, serta beberapa fasilitas yang tidak berfungsi optimal seperti yang direncanakan.
Menurut warga, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana mungkin tidak memiliki kompetensi yang cukup atau ada unsur pemotongan anggaran untuk keuntungan pribadi.
“Mari kita lihat saja, jalan yang baru saja diperbaiki tidak lama kemudian rusak lagi. Banyak bagian yang jelas tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di gambar rancangan.
Kita khawatir uang rakyat hanya digunakan untuk keuntungan sebagian orang saja,” ujar salah seorang perwakilan masyarakat.
Dalam hal ini, masyarakat mengajak Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta instansi terkait lainnya untuk melakukan kajian ulang menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan di wilayah tersebut. Permintaan utama yang disampaikan adalah.
Memeriksa kembali kualifikasi dan kompetensi pelaksana proyek yang telah bekerja atau sedang bekerja di Semendo Raya.
Melakukan audit teknis terhadap setiap bangunan untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi dan RAB yang telah ditetapkan.
Menyelidiki dugaan praktik mencari keuntungan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan.
Menetapkan langkah tindak korektif dan sanksi yang tegas jika ditemukan pelanggaran.
Pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya telah menangkap aspirasi masyarakat menyatakan akan mendorong instansi terkait untuk segera menindaklanjuti permintaan tersebut.
“Kami akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan harus memenuhi standar teknis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tidak akan kami biarkan jika ada pihak yang menyalahgunakan kesempatan untuk merugikan negara dan rakyat,” jelas anggota DPRD Sumsel.
Sebelumnya, beberapa permasalahan pembangunan seperti kondisi jalan rusak, akses internet terbatas, dan ketersediaan air bersih sudah menjadi perhatian bersama, dan kini dengan munculnya kecurigaan terkait kualitas dan integritas pelaksana proyek, penanganan menjadi lebih mendesak.
