DUSUN PRABUMULIH, zonamerahnews.id – Penghargaan dalam Gerakan Pramuka pada hakikatnya bukan sekadar simbol, piagam, lencana atau tanda kehormatan. Di balik sebuah penghargaan terdapat pesan tentang penghormatan terhadap dedikasi, pengabdian, loyalitas dan kontribusi seseorang terhadap Gerakan Pramuka.
Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah Penghargaan Pancawarsa, yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan, kepatuhan, kerajinan, ketekunan, kesungguhan dan keaktifan seseorang dalam mengabdikan dirinya kepada Gerakan Pramuka.
Karena itu, penghargaan Pancawarsa semestinya memiliki nilai moral yang kuat. Ia diberikan bukan semata-mata karena seseorang memiliki jabatan, kedudukan, pengaruh ataupun posisi tertentu di pemerintahan.
Di sinilah kemudian muncul sebuah pertanyaan yang patut direnungkan bersama:
Apakah penghargaan Pancawarsa benar-benar diberikan sebagai apresiasi atas pengabdian, atau justru berpotensi menjadi penghargaan karena jabatan dan kedudukan?
Ketika penghargaan berhadapan dengan jabatan
Dalam praktiknya, pejabat pemerintahan daerah sering kali memiliki hubungan dengan kegiatan kepramukaan. Mereka dapat hadir dalam kegiatan Pramuka, memberikan dukungan terhadap program, menghadiri upacara, membuka kegiatan, memberikan bantuan, ataupun menjadi bagian dari unsur Majelis Pembimbing.
Kehadiran dan dukungan tersebut tentu patut diapresiasi.
Namun, dukungan terhadap Gerakan Pramuka dan masa pengabdian sebagai anggota atau unsur yang memenuhi persyaratan pemberian Pancawarsa merupakan dua hal yang harus dibedakan.
Jangan sampai karena seseorang menduduki jabatan tertentu, kemudian masa jabatannya secara otomatis dianggap sebagai masa pengabdian yang memenuhi persyaratan penghargaan Pancawarsa.
Sebab, jika demikian, maka substansi penghargaan berpotensi bergeser.
Yang semula diberikan karena pengabdian, berubah menjadi seolah-olah diberikan karena kedudukan.
Padahal, penghargaan seharusnya diberikan berdasarkan persyaratan dan proses administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana dengan pejabat pemerintahan?
Pertanyaan ini menjadi penting ketika terdapat pejabat pemerintahan yang memperoleh atau diusulkan memperoleh penghargaan Pancawarsa.
Apakah status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala dinas, camat, anggota DPRD atau pejabat lainnya dengan sendirinya dapat menjadi dasar penghitungan masa pengabdian kepramukaan?
Jawabannya tentu tidak boleh disederhanakan.
Yang harus dilihat adalah riwayat keterlibatan dan pengabdian yang bersangkutan dalam Gerakan Pramuka serta pemenuhan persyaratan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika memang terdapat dasar yang sah bahwa seseorang telah mengabdikan diri dalam Gerakan Pramuka sesuai periode yang dipersyaratkan, tentu penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang layak.
Namun apabila masa pengabdian tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka proses pengusulannya patut dipertanyakan dan diverifikasi.
Bukan untuk menjatuhkan seseorang.
Justru untuk menjaga agar kehormatan penghargaan itu sendiri tetap terjaga.
Jangan sampai pengabdian anggota Pramuka tersisihkan
Ada ribuan anggota Gerakan Pramuka yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa sorotan.
Pembina yang setiap minggu datang ke gugus depan.
Pelatih yang meluangkan waktu di luar pekerjaan.
Andalan yang mengurus administrasi dan kegiatan organisasi.
Relawan yang turun ketika terjadi bencana.
Para pembina dan anggota yang mengabdikan waktu, tenaga bahkan biaya pribadi demi kegiatan kepramukaan.
Mereka mungkin tidak memiliki jabatan pemerintahan.
Tidak memiliki kekuasaan.
Tidak memiliki panggung.
Namun mereka tetap hadir dan bekerja.
Jika penghargaan Pancawarsa kemudian diberikan tanpa mempertimbangkan secara ketat substansi pengabdian tersebut, maka muncul persoalan keadilan moral.
Bagaimana perasaan seorang pembina yang puluhan tahun mengabdi ketika penghargaan yang sama diberikan kepada seseorang yang baru sebentar bersentuhan dengan kegiatan Pramuka hanya karena memiliki jabatan tertentu?
Pertanyaan tersebut mungkin sederhana.
Tetapi sesungguhnya menyentuh marwah organisasi.
Penghargaan bukan hadiah seremonial
Gerakan Pramuka memiliki tradisi penghargaan yang seharusnya menjadi motivasi bagi anggota untuk terus mengabdi.
Karena itu, proses pengajuan penghargaan semestinya tidak sekadar menjadi pekerjaan administratif menjelang kegiatan besar atau momentum tertentu.
Harus ada verifikasi.
Harus ada pemeriksaan riwayat pengabdian.
Harus ada dokumentasi.
Harus ada kejelasan siapa yang mengusulkan.
Dan harus ada pihak yang memastikan bahwa calon penerima memang memenuhi persyaratan.
Dengan demikian, penghargaan Pancawarsa benar-benar menjadi tanda kehormatan, bukan sekadar pelengkap seremoni.
Kwarcab harus menjaga integritas proses
Pada tingkat Kwartir Cabang, proses administrasi penghargaan tentu membutuhkan ketelitian.
Jangan sampai pengajuan dilakukan hanya berdasarkan daftar nama yang dianggap layak secara subjektif.
Riwayat keanggotaan dan pengabdian harus menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Begitu pula dengan pejabat pemerintahan yang diusulkan menerima penghargaan.
Status sebagai pejabat bukan alasan untuk menolak penghargaan. Tetapi status tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persyaratan.
Semua calon penerima seharusnya berada pada standar penilaian yang sama.
Anggota biasa harus memenuhi persyaratan.
Pembina harus memenuhi persyaratan.
Andalan harus memenuhi persyaratan.
Pejabat pemerintahan pun harus memenuhi persyaratan.
Inilah prinsip kesetaraan dalam sebuah organisasi yang menjunjung pengabdian.
Menjaga makna Pancawarsa
Pada akhirnya, persoalan penghargaan Pancawarsa bukan semata-mata tentang siapa yang menerima.
Persoalannya jauh lebih besar:
Apa makna penghargaan itu bagi Gerakan Pramuka?
Jika penghargaan diberikan berdasarkan pengabdian yang benar-benar terverifikasi, maka Pancawarsa akan menjadi simbol kehormatan.
Namun jika penghargaan dapat diperoleh karena faktor jabatan, kedekatan, kepentingan seremonial atau pertimbangan non-substantif lainnya, maka perlahan-lahan penghargaan tersebut dapat kehilangan nilai.
Dan ketika penghargaan kehilangan makna, maka mereka yang selama ini benar-benar mengabdi pun dapat kehilangan kebanggaan.
Karena itu, diperlukan keberanian untuk melakukan verifikasi secara objektif.
Bukan untuk mempersulit.
Bukan untuk menghambat.
Bukan pula untuk mencari kesalahan.
Tetapi untuk memastikan bahwa setiap penghargaan diberikan kepada orang yang memang berhak menerimanya.
Sebab penghargaan yang diberikan dengan proses yang benar akan menjadi kebanggaan.
Sebaliknya, penghargaan yang diberikan tanpa dasar pengabdian yang jelas justru berpotensi menjadi dilema.
Pancawarsa seharusnya menjadi penghormatan kepada mereka yang mengabdi, bukan penghormatan kepada jabatan.
Dan satu pesan penting yang harus terus dijaga:
“Jangan sampai penghargaan kehilangan makna.”
Zona Merah
Mengawal informasi, menguji fakta, menjaga makna.
