PRABUMULIH, zonamerahnews.id – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Prabumulih menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai keluhan dari masyarakat terkait mekanisme penerimaan peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri.
Sejumlah orang tua siswa mengaku mengalami kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan dan proses seleksi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tingkat keterbukaan informasi dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
Salah satu warga, Ujang, yang berprofesi sebagai pengemudi transportasi daring, menyampaikan bahwa banyak orang tua siswa merasa kebingungan saat mengikuti proses pendaftaran.
“Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni memperoleh informasi yang jelas sejak awal sehingga dapat mempersiapkan diri dan menentukan pilihan sekolah yang sesuai,” ujarnya.
Pertanyakan Informasi Nilai Ambang Batas
Salah satu persoalan yang banyak disoroti warga adalah informasi mengenai nilai rata-rata yang disebut-sebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses seleksi. Menurut sejumlah orang tua siswa, informasi tersebut belum tersosialisasi secara luas sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Ujang menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting agar masyarakat dapat memahami mekanisme penerimaan secara utuh.
“Jika memang terdapat kriteria tertentu dalam proses seleksi, masyarakat berharap informasi tersebut dapat diumumkan secara terbuka sejak awal sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
Muncul Berbagai Persepsi di Tengah Masyarakat
Di tengah proses penerimaan, beredar berbagai informasi dan persepsi di masyarakat mengenai kemungkinan adanya perlakuan khusus terhadap calon peserta didik tertentu. Namun hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi maupun bukti yang dapat mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.
Karena itu, sejumlah warga meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka guna menghindari munculnya spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan publik.
Soroti Respons Pemerintah terhadap Keluhan Warga
Selain mekanisme penerimaan, sebagian masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat lebih responsif terhadap berbagai keluhan yang muncul selama proses SPMB berlangsung.
Menurut Ujang, akses pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.
“Masyarakat berharap setiap persoalan yang muncul dapat segera dijelaskan dan diselesaikan melalui komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kekecewaan,” ujarnya.
Keluhan Warga di Media Sosial
Berbagai komentar juga bermunculan di media sosial dari orang tua siswa yang mengaku mengalami kendala selama proses pendaftaran.
Seorang warga berinisial EH mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima meski lokasi rumah berada dekat dengan sekolah tujuan.
Sementara itu, DS mempertanyakan dasar penilaian dalam proses seleksi setelah anaknya yang memiliki nilai cukup tinggi tidak berhasil diterima.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya yang berharap sistem penerimaan peserta didik dapat berjalan lebih transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Harapan untuk Evaluasi dan Perbaikan
Menutup pernyataannya, Ujang berharap seluruh pihak terkait, mulai dari penyelenggara SPMB, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, hingga lembaga legislatif dapat melakukan evaluasi terhadap berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.
“Kami berharap proses penerimaan peserta didik dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon siswa. Pendidikan adalah hak setiap anak, sehingga sistem yang diterapkan harus mampu menghadirkan kepercayaan publik,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Dinas Pendidikan, panitia SPMB, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan dan tanggapan resmi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
